Sapma PP Desak Aparat Penegak Hukum Segera Periksa Dinas Pendidikan

SIMALUNGUN - Satuan Pelajar dan Mahasiswa ( Sapma ) Pemuda Pancasila ( PP ) Kabupaten Simalungun menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Negeri Simalungun dengan tuntutan mendesak Aparat Penegak hukum agar mengusut sejumlah laporan yang meresahkan Dunia Pendidikan, Jumat ( 27/05/ 2022 ) 

Dalam Orasinya "Kami ( Sapma PP Simalungun ) meminta dan mendesak pihak Kejari Simalungun agar segera mengusut laporan pengaduan yang telah kami layangkan beberapa waktu lalu, " Ujar Cavin Tampubolon dihadapan Personil kepolisian dan pihak Kejari Simalungun 

Baca juga: Ketua DPD RI Patahkan Klaim Luhut Soal Analisa Big Data Penundaan Pemilu 2024

"Saat ini, Dunia Pendidikan di Simalungun sedang heboh dengan berbagai masalah dan diduga banyak masalah dan kita tidak ingin Dunia pendidikan tercoreng akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab, " Tambah Cavin  

Sementara itu, Parlindungan Sirait selaku ketua Sapma PP Kabupaten Simalungun menekankan agar pihak Kejari Simalungun mau dan berani melaksanakan tugasnya dengan baik

Baca juga: Tony Rosyid: Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep

"Kami sebagai warga dan masyarakat berhak melakukan pengawasan atas apa yang terjadi di Simalungun, kebijakan dan tindakan yang kami anggap menyalahi "kami berhak melapoŕkannya, " tandas Parlin.

"Baru baru ini ada 49 SD di Simalungun yang Tahun 2021 tidak mendapat penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap ke 3, Satma PP menganggap ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pelajar.

Baca juga: Fraksi Gerindra: Kolaborasi Ternak Sapi-Sawit Dinilai Mampu Bangkitkan Swasembada Daging di Provinsi Sumut

Untuk itu, Aparat Penegak Hukum segera panggil dan periksa Kapala sekolahnya serta pihak dinas pendidikan "kami menduga ada penyalahgunaan yang diduga kuat mengakibatkan permasalahan di laporan pertanggungjawabannya, Selain itu kami juga mendesak pihak Kejari untuk mengusut dugaan monopoli yang dilakukan oleh oknum 

Selanjutnya Satma PP Simalungun meminta agar Kejari Simalungun tidak 'berdiam diri' atas apa yang terjadi yang dapat mencederai Dunia Pendidikan, dengan adanya informasi yang meluas 'penyekapan' Kadis di salah satu hotel karena adanya Fee Proyek. "periksa Zochson dan semua orang yang terlibat di dalamnya, " pungkas ketua Sapma tersebut.

Baca juga: Tony Rosyid: Tanpa Soeharto, PKI Akan Berkuasa di Indonesia

Kehadiran Sejumlah Sapma PP Simalungun tersebut diterima oleh Billin Sinaga selaku Kasubbag Pembinaan Kejari Simalungun.

"Semua laporan pengaduan yang disampaikan oleh Sapma terkait semua yang sudah dinyatakan tadi telah kami proses, dan saat ini masih sedang dalam proses, mari kita tunggu perkembangannya secepat mungkin dan kami sangat berharap bantuan dari semua pihak, " kata Billin mengakhiri. ( Karmel/rel )

Baca juga: George Kuahaty: Eleganisme Politik atau Pilpers Mundur